PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEME

Diskon besar – besaran untuk transaksi pembelian rumah tapak dan unit hunian rumah susun ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021.  Besarnya PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 100% hingga harga jual paling tinggi 2 Miliar rupiah namun jika diatas 2 Miliar rupiah dan tidak lebih dari 5 Miliar rupiah maka besarnya PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 50%.    Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah yang terjadi pada saat 2 hal yaitu :

1. Ditandatanganinya akta jual beli atau
2. Diterbitkan surat keterangan lunas dari penjual

Kecuali didalam 2 hal tersebut ada syarat juga yang harus dipenuhi agar Pajak Pertambahan Nilai ditanggung oleh pemerintah yaitu :

1. Harga Jual paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
2. Merupakan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni pertama kali dan tidak pernah dilakukan pemindahtanganan sebelumnya. 

Bagaimana jika rumah tapak tersebut telah adanya cicilan pertama sebelumnya terbit aturan ini?  Pemerintah telah memberikan kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling lama 1 Januari 2021
2. Memenuhi Pasal 3 didalam peraturannya.
3. PPN yang ditanggung pemerintah hanya atas sisa pembayaran cicilan dan pelunasannya yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ini. 

Insentif ini hanya berlaku hanya untuk 1 orang atas 1 perolehan rumah tapak atau 1 unit rumah hunian susun.    Untuk lebih detail peraturannya, teman – teman bisa mendownload linknya di sini.